PTM Terbatas Akan Diadakan di Sumsel, Siswa Belum Divaksinasi Bisa Bersekolah

  • Whatsapp
PTM Terbatas

Evaluasi Lihat Muka (PTM) terbatas dalam kurun waktu dekat, mulai akan diaplikasikan oleh Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) Sumatera Selatan (Sumsel). Wakil Gubernur (Wakil gubernur) Sumsel Mawardi Yahya menjelaskan, PTM terbatas dapat diadakan tetapi untuk wilayah tertentu saja. Seperti wilayah yang mengaplikasikan Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) Tingkat 1, 2 dan 3.

Peraturan masalah PTM terbatas ini, sebagai peraturan dari pemerintahan pusat. Untuk wilayah PPKM tingkat 4, masih diadakan lewat virtual,” katanya, selesai ikuti rapat penilaian pembukaan bidang pengajaran sepanjang PPKM, bersama Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman RI lewat virtual, dari Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (26/8/2021) sore. Sepanjang melangsungkan PTM terbatas, Wakil gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengingati harus ada syarat khusus yang disanggupi.

Bacaan Lainnya

Seperti tenaga pendidik harus telah ikuti vaksinasi COVID-19 minimum tahapan bertama, implementasi prosedur kesehatan (prokes) yang ketat dan jumlah anak didik cuman 50 %. Untuk mewujudkan PTM terbatas, Pemerintah provinsi Sumsel akan turunkan satuan tugas khusus. Yaitu untuk pastikan tiap tenaga pendidik di sekolah, yang berada di kabupaten/kota di Sumsel, telah lakukan vaksinasi.

Kita akan yakinkan beberapa guru itu telah dilaksanakan vaksinasi. Ini untuk kebaikan bersama. Kelak lewat dinas pengajaran, kita akan adakan pertemuan kelanjutan. Hingga PTM terbatas ini selekasnya berlaku,” sebut Wakil gubernur Sumsel. Saat itu, untuk anak didik yang bakal ikuti PTM terbatas, tidak diharuskan sudah lakukan vaksinasi. Awalnya, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, PTM terbatas diterapkan, karena jumlahnya masalah dan imbas yang ditemui, saat lakukan aktivitas belajar mengajarkan lewat online.

Bikin SDM Berkualitas

Di beberapa daerah masih terhalang signal bila harus terus lakukan sekolah online. Terhitung daerah di luar Jawa-Bali. Tetapi PTM terbatas ini cuman dibolehkan untuk daerah PPKM tingkat 1 sampai tingkat 4,” katanya. Menurut dia, usaha itu sebagai cara supaya negara ini dapat terus cetak Sumber Daya Manusia (SDM), yang sanggup berkompetisi walau di tengah-tengah wabah COVID-19. “SDM ini kunci kita supaya sanggup berkompetisi hingga kita memberlakukan PTM terbatas ini. Tetapi, kita tetap harus pastikan, bila cara yang kita mengambil ini betul sekalian bisa membuat perlindungan anak-anak dan orangtua,” bebernya.

Dipertambah Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, PTM terbatas itu harus dilaksanakan dengan proses yang sudah ditetapkan. Termasuk social distancing ketat supaya tidak ada keramaian. “Kita tetap harus siaga. Prosedur kesehatan yang ketat harus tetap dilaksanakan hingga PTM terbatas ini tidak memunculkan cluster baru penebaran covid-19,” ucapnya. Pemberlakukan PTM terbatas itu awalnya sudah dilaksanakan pengkajian oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun, risiko penyebaran masih tetap terjadi bila tidak diterapkan prokes yang ketat.

Dari pengkajian Kemenkes, lanjut Nadiem, kegiatan di sekolah yang bisa memunculkan cluster baru yaitu di saat aktivitas belajar mengajarkan tanpa social distancing dan di saat jam istirahat. “Itu harus benar-benar ditata. Janganlah sampai ada perkumpulan, terutamanya di saat KBM dan jam istirahat. Mengatur durasi waktu sekolahnya,” katanya. Ana, masyarakat Palembang Sumsel menjelaskan, bila dianya ingin sekali cucunya dapat sekolah bertemu muka. Karena, banyak masalah dalam sekolah online. “Tetapi bila di Palembang tidak dapat karena masih PPKM Tingkat 4, kita mematuhi saja keputusan pemerintahan,” ucapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *